Menkopolhukam: Jangan Sampai Kerusuhan Gowa Meluas

Jakarta – Menanggapi pembakaran terhadap kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gowa, Sulawesi Selatan, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menegaskan telah meminta aparat keamanan untuk tetap berjaga-jaga agar kericuhan tidak meluas. “Tentu saya sudah minta aparat keamanan untuk jaga-jaga, jangan sampai itu (kericuhan) meluas,” kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (27/9). Apalagi, menurutnya, kericuhan tersebut terjadi menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di 101 daerah. Sehingga, dikhawatirkan akan memicu kericuhan di daerah lain. “Kita ini kan tidak ingin keributan terjadi. Mengapa? karena sebentar lagi kita laksanakan pilkada serentak, dan setiap pilkada serentak pasti ada namanya indeks keamanan pemilu. jadi, indeks itu misalkan setiap daerah harus kondusif untuk memulai pilkada,” jelasnya. Untuk itu, tidak hanya kepada aparat keamanan, Wiranto juga meminta masyarakat menjaga situasi tetap kondusif hingga pelaksanaan pilkada serentak, pada Februari 2017. Menurut Wiranto, semua masalah seharusnya bisa diselesaikan secara musyawarah. Apalagi, Indonesia terkenal sebagai negara demokrasi yang mengutamakan budaya musyawarah mufakat dalam menyelesaikan setiap persoalan. “Di Gowa, ini kan sesuatu yang sebenarnya bisa diselesaikan kalau mereka tidak menggunakan emosinya, menggunakan satu pikiran sehat bahwa sesuatu itu pasti bisa diselesaikan kalau musayawarah. Makanya saya tentu akan melakukan suatu intertervensi untuk mendorong aparat terkait, lembaga terkait harus masuk ke dalam konflik itu tidak untuk memanaskan, mendamaikan cari solusi, selama yang bermasalah itu manusia,” ujarnya. Termasuk, lanjutnya, pertikaian di Gowa seharusnya bisa diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Oleh karena itu, disarankan jika masalah menyangkut Peraturan Daerah (Perda) maka sebaiknya dibicarakan kembali guna mendapatkan solusi yang terbaik, yaitu perubahan atau pencabutan. Seperti diberitakan, kantor DPRD Gowa dibakar oleh sejumlah massa yang berunjuk rasa, pada Senin (26/9) kemarin. Tindakan anarkis tersebut diduga dipicu dari langkah DPRD Gowa mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) mengenai Lembaga Adat Daerah (LAD). Novi Setuningsih/FMB Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu