BI dan Pemerintah Matangkan Pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah

Surabaya – Kementerian dan lembaga terkait pengembangan ekonomi dan keuangan syariah berkumpul dan mengadakan pertemuan (high level meeting) di kantor Bank Indonesia Surabaya, Jumat (28/10) untuk mematangkan langkah-langkah strategis secara jangka menengah dan panjang serta membahas berbagai persoalan yang menjadi hambatan menyusul dibentuknya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS). Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo mengatakan pertemuan tersebut digelar untuk mempersiapkan diri karena Perpres KNKS sudah selesai ditandatangani semua menteri terkait dan siap ditandatangani oleh Presiden. “Para menteri sudah selesai tandatangan dan tinggal dipersiapkan untuk di- review dan ditandatangani Presiden,” kata Agus usai kuliah terbuka “Integrating Islamic Commercial and Social Finance to Strengthen Financial Stability” pada Economic Forum Indonesia Sharie Economic Festival (ISEF) 2016 di Grand City Surabaya, Jumat (28/10). Menurut Agus, dalam pertemuan itu dihadiri empat menteri, yakni Menko Perekonomian Darmin Nasution Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koperasi Agung Gede Ngurah Puspayoga, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Kepala Bapenas Bambang Brodjonegoro, Anggota Dewan Komisioner OJK Firdaus, Anggota Dewan Komisioner LPS Desti Damayanti dan Perwakilan MUI. “Kita bahas dalam pertemuan itu berbagai hal terkait ekonomi dan keuangan syariah. Apa tantangan yang dihadapi masing-masing sektor, termasuk tentang kelolaan dana tabung Haji yang kini dikelola Kementerian Agama. Juga disidikusikan tentang korodinasi antar lembaga. Apa saja yang bisa diperankan semua lembaga. Kita juga list upaya-upaya yang direkomendasi,” ucap Agus. Agus juga mengatakan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi topik bahasan dalam pertemuan itu, karena untuk pengembangan syariah ke depan tentu disiapkan SDM yang mengelola dengan baik. Begitu pula dengan sistem dan regulasi yang perlu ditingkatkan. Tata kelola juga menjadi perhatian. Karena bisa jadi porsi yang selama ini tidak berkembang karena mungkin ada masalah dengan tata kelola yang perlu diperlu diperbaiki, sehingga nantinya akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan stakeholder agar ekonomi syariah dapat lebih tumbuh untuk bisa mengimbang pertumbuhan ekonomi Indonesia. “Kita sepakat ekonomi Indonesia perlu tumbuh secara kuat dan seimbang dan berkesimambung. Dan perang ekonomi konvensional sekarang sudah bagus, kita perlu ada dorongan dari ekonomi syariah. Jadi kita akan dukung itu,” ungkap Agus. Dengan demikian, lanjut dia, kalau sekarang misalnya porsi perbankan syariah sekarang 4,8 persen bisa ditingkatkan. “Kita berpikir secara strategis ini harus bisa tumbuh, soal berapa nanti besarannya akan ditetapkan hasil koordinasi dan nanti presiden juga yang menentukan. Tetapi bagaiamana bisa tumbuh secara jangka menengah dan panjang sudah kita siapkan,” imbuh Agus. Menurut Agus, dalam seminggu Perpres untuk KNKS sudah rampung. “Namun yang membuat kita optimis adalah KNKS ini dipimpin langsung oleh presiden dan itu akan memberi pesan kuat sekali untuk semua lembaga dan kementerian berookrdinas,” katanya. Dengan adanya KNKS ini, Agus berpendapat banyak hal yang selama ini belum jelas akan menemukan titik terang. Dia menyebut seperti pembiayan BMT yang sekarang jumlahnya lebih kurang 4.000 BMT itu dan berada di persimpangan, yakni apakah mereka akan disupervisi oleh koperasi atau OJK akan segera menemukan jawabannya. Karena, dalam dikusi mengemuka kalau BMT bentuknya koperasi dengan keanggotannya yang jelas serta manfaat untuk BMT maka yang berpihak melakukan supervisi adalah Kementerian Koperasi. Sebaliknya, apabila bentuknya lembaga mikro maka yang akan melakukan supervisi adalah OJK. Dalam pertemuan itu, menurut Agus, juga disinggung soal Kementerian Agama yang sudah selesai membentuk lembaga khusus dan sudah menyiapkan panitia seleksi untuk orang-orang yang mengisinya. Lembaga tersebut akan menangani tabung haji yang dananya mencapai Rp 87 trliun. Lembaga ini membutuhkan dukungan industri perbankan agar bisa mengelola dana tersebut dengan baik. Agus menambahkan semangat dan keseriusan yang dibangun dalam upaya perbaikan ekonomi dan keuangan syariah betul-betul terasa dalam pertemuan itu, terutama untuk menyambut terbentuknya KNKS. Masing-masing mengemukakan roadmap dalam rangka pengembangan ekonomi syariah. “Itu tidak apa kalau terjadi tumpang tindih, sebab di KNKS nanti bisa kita koordinasikan. Yang jelas arah kedepan akan semakin baik dan konkrit,” tandasnya. Amrozi Amenan/FMB Investor Daily

Sumber: BeritaSatu