MA Klaim Sudah Lakukan Pembaruan Perkara

Jakarta – Mahkamah Agung (MA) mengklaim telah melakukan berbagai perbaikan akhir-akhir ini. Hal itu berkaitan dengan citra negatif yang diterima MA selama ini. Apalagi berbagai kasus hukum menimpa pengawai MA, termasuk pimpinan utama yaitu mantan Sekjen MA Nurhadi. “Banyak hal yang telah dilakukan baik di bidang akses publik pada informasi pengadilan, modernisasi pengadilan, perbaikan pelayanan pengadilan, peningkatan kapasitas dari SDM pengadilan. Beberapa upaya ini telah diketahui, dipahami, dan bahkan dimanfaatkan oleh berbagai kalangan namun sayangnya masih banyak pula yang bahkan belum mengetahuinya,” kata anggota Hakim Agung MA Sunarto, Senin (19/12). “Tahun 2016, Mahkamah Agung dengan pengadilan dibawahnya mendapatkan sorotan terus menerus di media dan menjadi perbincangan publik secara luas. Sayangnya hal yang diberitakan ataupun diperbincangkan tersebut cenderung negatif,” Hal tersebut diutarakan Sunarto dalam diskusi bertema Mendukung Pengadilan Yang Profesional dan Modern di Jakarta, Senin (19/12). Acara itu diadakan UNDP bekerja sama dengan situs hukumonline. Lebih lanjut Sunarto menjelaskan beberapa pencapaian pencapain yang telah dilakukan MA sepanjang tahun 2016. Pertama, paket Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2016, Perma Nomor 8 Tahun 2016, dan Perma Nomor 9 Tahun 2016. Tiga Perma yang diterbitkan itu ditujukan selain untuk mengefektifkan pencegahan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas atau pelanggaran perilaku aparat pengadilan, juga dimaksudkan untuk menegakan dan menjaga martabat serta kepercayaan publik. Kedua, partisipasi publik dalam sistem pengawasan aparat peradilan dapat dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS atau Whistleblowing System ) yang diluncurkan pada September 2016. Ketiga, usaha pemulihan kepercayaan publik juga dilakukan dengan membentuk Pokja Percepatan Peningkatan Kepercayaan Publik. Pokja ini beranggotakan baik dari pihak internal dan eksternal Mahkamah Agung yang memiliki keahlian dan pengalaman untuk merumuskan inisiatif baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaan program. Keempat, telah diluncurkan pula Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dapat dimanfaatkan baik kalangan internal untuk mempercepat penanganan perkara namun juga dimanfaatkan oleh kalangan publik dalam memantau kinerja pengadilan. SIPP saat ini bukan hanya ada di pengadilan tingkat pertama namun juga dapat diakses pada pengadilan tingkat banding. “Beberapa upaya ini dapat tercapai berkat dukungan APBN maupun dukungan lembaga donor,” tutupnya. Robertus Wardi/YUD Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu