Terima Suap Proyek Jalan, Politikus PAN Mengaku Patuh pada Pimpinan Komisi V

Jakarta – Mantan Anggota Komisi V DPR, Andi Taufan Tiro mengaku hanya mematuhi perintah pimpinan Komisi V untuk menerima suap dari pengusaha terkait pemulusan proyek jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera). Hal ini diungkapkan Andi Taufan usai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan suap pemulusan proyek Kempupera, Kamis (1/12). “Kalau (soal Pimpinan) Komisi V ya saya sebagai anggota ya selalu patuh pada pimpinan kan,” kata Andi Taufan usai diperiksa penyidik di Gedung KPK, Jakarta. Meski demikian, Andi Taufan yang juga politikus PAN enggan membeberkan lebih jauh mengenai keterlibatan Pimpinan Komisi V dalam kasus ini. Termasuk adanya perintah dari pimpinan Komisi V untuk menerima suap dari pengusaha dan memuluskan proyek jalan di Kempupera. “Silakan anda menginterpretasikan. Anggota selalu ikut ya,” katanya. Andi Taufan sendiri sedang mempertimbangkan untuk mengajukan Justice Collaborator (JC) atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum. Dengan pengajuan ini, Andi Taufan bersedia bekerja sama dengan KPK untuk mengungkap keterlibatan pihak lain atau mengungkap kasus-kasus korupsi lainnya yang lebih besar. “Tapi yang paling penting di sini, saya bersama keluarga akan mempertimbangkan untuk mengajukan JC kepada KPK. Lagi kami pertimbangkan,” ungkapnya. Dalam pemeriksaan kali ini, Andi Taufan mengaku hanya menandantangani perpanjangan penahanan. Diungkapkan, KPK masih membutuhkan data dan informasi lain darinya. Selain itu, Andi Taufan juga dicecar mengenai peran dua pengusaha di Maluku dan Maluku Utara, Joni dan Hengky Polisar. “Ya perpanjangan (penahanan), karena KPK masih butuh banyak data dan informasi. Saya tadi ditanya soal dua pengusaha yang ada di Maluku dan Maluku Utara,” jelasnya. Dugaan adanya keterlibatan pimpinan Komisi V dalam kasus ini sempat diutarakan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan (BPJN) IX Wilayah Maluku dan Maluku Utara, Amran Hi Mustary yang juga telah berstatus tersangka. Bahkan, Amran meminta KPK untuk turut menjerat para pimpinan Komisi V. Hal ini lantaran Pimpinan Komisi V dan 20 anggota Komisi V yang ikut dalam kunjungan kerja ke Maluku dan Maluku Utara turut menerima suap terkait proyek ini. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, disebutkan, Dirut PT Windhu Tunggal Utama (WTU), Abdul Khoir memberikan uang saat kunker Komisi V itu dengan rincian, Rp 50 juta untuk Ketua Komisi V (Fary Djemi Francis), Rp 50 juta untuk Wakil Ketua Komisi V (Michael Wattimena dan Yudi Widiana), Rp 30 juta untuk Ibu Yanti (Damayanti Wisnu Putranti), Rp 20 juta masing-masing untuk 12 anggota Komisi V, Rp 5 juta untuk pendampingn Rp 25-30 juta untuk pendeta (Elion Numberi), Rp 25-30 juta untuk Pak Umar (Umar Arsal, Anggota Komisi V dari Fraksi Demokrat). Kunjungan kerja ini menjadi pintu masuk terjadinya suap untuk memuluskan proyek infrastruktur di Maluku dan Maluku Utara. Sejumlah anggota Komisi V DPR mengusulkan proyek dengan menggunakan dana aspirasi agar mendapat fee dari pengusaha yang menggarap proyek tersebut. Kasus ini telah menjerat tujuh orang, termasuk tiga legislator, yakni Damayanti Wisnu Putranti dari Fraksi PDIP, Budi Supriyanto (Fraksi Golkar), dan Andi Taufan Tiro (Fraksi PAN). Selain itu, kasus ini juga menjerat Kepala BPJN IX, Amran Hi Mustary; Dirut PT Windhu Tunggal Utama, Abdul Khoir; serta dua kolega Damayanti, Julia Prasetyarini, dan Dessy A Edwin. Fana Suparman/FMB Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu