Memilih Pemimpin Harus Berdasarkan Meritokrasi

Jakarta – Politikus senior Sabam Sirait mengatakan, sebagai negara yang berideologi Pancasila, isu seputar suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) seharusnya tidak perlu lagi muncul di Indonesia. Pemilihan pemimpin di Indonesia harus berdasarkan meritokrasi, yang berarti setiap warga negara Indonesia memiliki kesempatan tanpa memandang perbedaan mereka. Menurut Sabam, selama ini Indonesia banyak dipuji oleh dunia karena dengan latar belakang masyarakatnya yang beragam berhasil melewati perjuangan kemerdekaan hingga saat ini. Kesatuan itu didasari oleh Pancasila sebagai dasar negara. “Tetapi, memang harus diakui kalau kita belum puas, karena sentimen SARA masih ada hingga kini. Kalau SARA masih ada, berarti Pancasila belum dijalankan dengan sepenuhnya,” ujar Sabam kepada SP di Jakarta, Rabu (19/10). Dikatakan, semua elemen masyarakat harus bisa memahami bahwa Pancasila bukan sekadar masalah percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun, ada juga pasal tentang keadilan sosial yang harus diperjuangkan untuk semua orang. Dalam konteks itu pula, menurut Sabam, menjadi relevan bila Indonesia berbasis Pancasila tidak lagi melihat perbedaan dalam memilih pemimpin. “Pemilihan pemimpin harus berdasarkan meritokrasi. Semua orang, apa pun suku, agama, golongan, dan rasnya memiliki kesempatan yang sama,” tuturnya. Walau demikian, Sabam juga menilai bahwa sentimen SARA di tengah masyarakat tidak bisa dimungkiri walau hanya segelintir orang saja yang masih mempersoalkannya. Kondisi itu, ujarnya, sama seperti Amerika Serikat (AS) dan negara-negara di Eropa, yang kerap dianggap sudah benar-benar demokratis, namun kenyataannya masih ada diskriminasi untuk warga kulit hitam. Untuk itu, ujar Sabam, untuk mengikis isu SARA harus dilakukan dengan konsep “hidup bertetangga” yang baik. Setiap orang menjalankan hubungan dengan niat baik dan tidak asal menyalahkan orang lain. Politikus senior lainnya, AP Batubara, menegaskan, sebagai negara yang berideologi Pancasila, isu SARA seharusnya tidak boleh lagi muncul di Indonesia. Pancasila, ujarnya, adalah harga mati yang sudah dijelaskan dalam UUD 1945. “Negara ini, siapa pun pemerintahnya, harus dijalankan berdasar UUD 1945. Pancasila itu yang akhirnya membangun persatuan dan kesatuan bangsa kita dari Sabang sampai Merauke. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi, Pancasila itu harga mati. Siapa yang berusaha mengubah berarti melawan konstitusi,” ujarnya. Menurutnya, ‎kalau masih ada suara sumbang bernada SARA, khususnya dalam arena politik, maka yang melakukan itu belum memahami dan menghayati UUD 1945 dan Pancasila. Dia pun berharap, aparatur negara bisa lebih tegas menegakkan UUD 1945, khususnya bagi yang masih gemar menggunakan isu SARA sebagai mainan politik. Prihatin Politikus senior Partai Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa menambahkan, dirinya sangat prihatin dengan kondisi sebagian warga negara Indonesia yang terjebak dengan isu SARA. Menurutnya, Indonesia hari ini sebaiknya tidak lagi dipermainkan dengan gaya-gaya di masa lalu. Seharusnya, kata Agun, Indonesia sekarang jangan disamakan dengan masa revolusi, era Orde Lama, atau era Orde Baru. Sebab, Indonesia hari ini adalah Indonesia dalam konteks globalisasi yang menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia. “Kalau di rumah masing-masing, yang berlaku sesuai aturan di rumah itu. Di masjid, yang boleh menjadi imam adalah orang-orang yang memang memenuhi syarat untuk menjadi Imam. Begitu juga di Gereja. Tetapi, kalau kita berbicara konteks negara, kita berbicara seluruh umat manusia, bukan satu atau dua golongan. Maka seharusnya, ketika memilih pemimpin negara, kedepankan saja kompetensi, integritas, komitmen pemberantasan korupsi, dan bagaimana agar rakyat lebih terlayani,” ujarnya. Politisi PDIP Marsiaman Saragih mengatakan, sebagai negara yang berideologi Pancasila, isu seperti SARA seharusnya dijauhkan dari proses politik, terutama dalam memilih pemimpin. “Indonesia seharusnya tidak lagi melihat perbedaan-perbedaan, termasuk dalam memilih pemimpin. Pemilihan pemimpin harus berdasarkan meritokrasi. Semua orang, apa pun suku, agama, golongan, dan ras memiliki kesempatan yang sama,” kata Masiaman. Bahkan, anggota Komisi III DPR itu mengatakan, Indonesia yang beragam suku, agama, ras, dan golongan bisa berdiri tegak seperti saat ini karena memiliki semangat kebhinekaan. Jika semangat itu memudar, Indonesia akan terpecah-pecah. Markus Junianto Sihaloho/Hotman Siregar/AO Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu