Menko Polhukam: Tugas Penyelenggara Pemilu Semakin Berat Menuju 2019

Jakarta- Membuka acara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) outlook 2017, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menegaskan bahwa tugas penyelenggara pemilu ke depan akan semakin berat. Apalagi, menghadapi pemilu serentak pertama di tahun 2019, yaitu pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres). Penyelenggara pemilu yang dimaksud adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat sampai daerah, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan DKPP, serta pengawas pemilu di daerah. Menurut Wiranto, tugas berat yang menanti penyelenggara pemilu adalah bagaimana menghasilkan pemimpin pusat dan daerah yang berkemampuan, berintegritas dan berkualitas. “Padahal, calon pemimpin yang diajukan partai politik (parpol) kualitasnya masih kurang,” kata Wiranto di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (14/12). Selaku ketua umum (ketum) Hanura, Wiranto mengakui bahwa proses rekrutmen partai politik belum dilakukan dengan baik dan benar. Parpol lebih memilih mengusung calon pimpinan yang dikenal masyarakat, meski tidak memiliki latar belakang dan kualitas baik. “Beratkah tugas penyelenggara pemilu? Ya, berat sekali. Bagaimana input (calon pemimpin) tidak benar, tetapi tuntutan output- nya harus hebat. Tugas berat ini yang disandang penyelenggara pemilu, menyeleksi para calon yang melalui proses rekrutmen yang belum benar. Ini masalah bangsa sebenarnya,” kata dia. Wiranto menegaskan bahwa pemimpin adalah faktor penting dalam pembangunan nasional dan persaingan internasional. Untuk itu, ia mengingatkan agar integritas dan semangat penyelenggara pemilu tetap dijaga sehingga menghasilkan calon pemimpin berkualitas. “Menurut saya, pemilu 2019 tidak jauh beda dari pemilu 2014 karena prinsip demokrasi yang sempurna pertama-tama ialah bahwa demokrasi bisa berjalan sehat dan baik apabila zona keamanan ekonomi dilampaui. Diukur dengan pendapatan per kapita US$ 6.600. Kalau sampai batas itu, boleh jadi pemahanan politiknya makin baik dan dipastikan kebal terhadap money politic yang memberikan Rp 50.000 dan Rp 100.000 karena kalau ditingkatkan parpol tidak mampu membayar,” ungkap Wiranto. Novi Setuningsih/WBP Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu