Pramono: Surpres RUU Penyelenggaraan Pemilu Siap Diteken Presiden

Jakarta – Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu bakal segera diserahkan kepada DPR. Penyerahan dilakukan setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani surat Presiden (surpres). Dengan surpres itu, Presiden menunjuk menteri untuk membahas RUU bersama DPR. “Ampres (kini Surpres) itu sudah ada di meja Presiden. Mudah-mudahan setelah beliau kembali hari ini dari daerah, segera ditandatangani,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di ruang kerjanya, Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (19/10). Dia mengungkapkan, Presiden melakukan kunjungan kerja ke daerah sejak Jumat (14/10). “Pada waktu yang cukup lama inilah banyak surat-surat atau dokumen yang menumpuk di meja Presiden. Ya mudah-mudahan hari ini atau besok ditandatangani Presiden, yang jelas Ampres sudah di meja Presiden,” ujarnya. Sekadar diketahui, RUU Penyelenggaraan Pemilu setelah disahkan akan menjadi payung hukum pelaksanaan Pemilu 2019. RUU Penyelenggaraan Pemilu merupakan penyatuan tiga undang-undang (UU) yaitu UU Nomor 8/2012 tentang Pemilu Legislatif (Pileg), UU 42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) serta UU 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Saat ini, draf RUU masih belum diserahkan ke DPR. “Secara prinsip harmonisasi kami dengan Kementerian hukum dan HAM dan Setneg (Sekretariat Negara) sudah selesai. Tinggal menunggu Ampresnya,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. “Kalau sekarang belum masuk ke DPR, tapi saya yakin sebelum masa reses DPR tanggal 28 Oktober 2016, sudah akan diserahkan sehingga ada waktu sebulan.” Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Juri Ardiantoro pernah menyatakan bahwa kompleksitas Pemilu 2019 begitu tinggi dibandingkan pemilu sebelumnya. Sebab, Pemilu 2019 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, serta anggota DPR, DPD, dan DPRD. “Kalau terlalu lama dibahas dan ditetapkan, kami khawatirkan persiapan KPU nanti akan tergesa-gesa. Sebab Undang-Undang itu menjadi dasar bagi KPU untuk menyelenggarakan pemilu,” kata Juri. Carlos KY Paath/PCN Suara Pembaruan

Sumber: BeritaSatu